Umum

Usai Lebaran Ditindaklanjuti Lewat Teken MoU

FH - KPK Jajaki Kerjasama

Rizal Humas | Jumat, 15 April 2016 - 22:39:54 WIB | dibaca: 1232 pembaca

Pertemuan pihak Fakultas Hukum Unisan Gorontalo dengan tim dari KPK, kemarin, dalam rangka penjajakan kerjasama. (Foto : hms_unisan)

Kedatangan tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ke Gorontalo dimanfaatkan baik oleh Fakultas Hukum Universitas Ichsan (Unisan) Gorontalo untuk menjajaki kerjasama dalam penegakan tindak pidana korupsi (tipikor) di Gorontalo. Jumat (1/4) kemarin, wujud penjajakan kerjasama itu tim dari KPK menghadiri pertemuan yang dilangsungkan di ruang aula lantai 1 Fakultas Hukum Unisan. Tim KPK yang datang yakni, Freddy Reynaldo Hutagaol dan Galih Gandara, mereka merupakan perwakilan Direktorat Pembinaan Jaringan Kerjasama KPK. Dalam pertemuan itu, Dekan Fakultas Hukum Unisan Gorontalo Rafika Nur, SH, MH lebih menekankan bahwa memang perlu ada langkah konkrit dari Fakultas untuk kemudian kerjasama dengam lembaga-lembaga penegak hukum salah satunya KPK, dimana salah satu kajianya disitu adalah tentang hukum. "Jadi peran kita disitu adalah bagiama nantinya bisa disinkronkan antara pihak KPK dengan Universitas, misalnya mengenai pendidikan anti korupsi, baik itu untuk civitas akademika Unisan Gorontalo dan masyarakat provinsi Gorontalo pada umumnya. Intinya kerjasama yang terbangun nantinya sebagai bentuk kontribusi bersama dengan penegak hukum dalam hal ini KPK guna mendorong pencegahan tindak pidana korupsi, karena itu memang masuk dalam tri dharma perguruan tinggi," jelasnya. Sementara Jufri SH, MH salah seorang dosen Fakultas Hukum Unisan mengatakan diharapkan kedepan mahasiswa Fakultas Hukum Unisan bisa didorong untuk kemudian mulai melakukan riset-riset. Contohnya riset tentang eksaminasi putusan pengadilan tipikor, kemudian ada juga turut serta untuk bisa bekerjasama dari segi pengawalan dana desa. Hal ini dilakukan supaya pihak aparatur desa juga tidak takut mengambil tindakan-tindakan, misalanya ada sebuah intervensi yang diambil untuk kemudian bisa menjembatani itu. "Kita pihak fakultas akan melakukan pengawalan-pengawalan sebagai bentuk perhatian bagaimana mengelola dana besar yang baik dan benar, karena kan itu sangat bersinggungan dengan korupsi, sangat rawan. Jangan sampai kepala desa takut menggunakan anggaran yang besar hingga miliaran, nah kalau seumpamanya ada kerjasama fakultas dengan KPK, itu kemudian bisa melakukan pelatihan-pelatihan dan sebagainya, agar pihak desa bisa memahami seperti ini loh aturannya," paparnya. Sementara pihak KPK pada dasarnya menyambut baik penjajakan kerjasama dengan Fakultas Hukum Unisan, karena pada dasarnya kerjasama yang terbangun nantinya tak lepas dari peran perguruan tinggi dalam menjalankan dharma perguruan tinggi ketiga, yakni pengabdian pada masyarakat. Dari pertemuan itu, rencananya akan ditindaklanjuti dengan penandatangan MoU usai lebaran Idul Fitri.










Komentar Via Website : 0


Nama

Email

Komentar



Masukkan 6 kode diatas)